JAKARTA - Dominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi nasional semakin kokoh. Hingga saat ini, BTN telah menyalurkan sebanyak 142.743 unit KPR Sejahtera FLPP, atau sekitar 81,8 persen dari total penyaluran nasional.
Pencapaian tersebut tidak hanya mencerminkan kekuatan BTN dalam sektor pembiayaan perumahan, tetapi juga perannya yang sangat penting dalam mendukung target Program 3 Juta Rumah serta mengakselerasi penurunan defisit perumahan nasional.
Meski begitu, capaian besar tersebut juga menarik perhatian dan catatan penting dari kalangan independen. Para komisaris Danantara Asset Management (DAM) mengingatkan bahwa ekspansi cepat perlu diiringi dengan tata kelola yang kuat serta komitmen terhadap prinsip keberlanjutan.
Performa Kuat BTN Dapat Apresiasi dan Catatan Penting
Komisaris Independen DAM, Agus Sugiarto, saat melakukan kunjungan ke proyek perumahan subsidi di Pasuruan, Jawa Timur, menyampaikan apresiasi terhadap peran BTN yang konsisten menopang sektor perumahan rakyat. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) agar manfaat program benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Keberhasilan ini perlu diimbangi dengan penerapan GCG yang kuat, agar setiap rumah yang dibiayai benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak dan memberi dampak sosial yang nyata,” ujar Agus.
Peringatan ini dianggap relevan karena BTN kini memperluas jangkauan pembiayaan ke segmen pekerja informal dan wirausaha kecil. Meski langkah ini positif untuk memperluas inklusi keuangan, Agus menekankan pentingnya mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat agar penyaluran kredit tetap tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dorongan Penyempurnaan Skema dan Efisiensi Penyaluran
Isu tata kelola juga melebar pada urgensi penyempurnaan skema pembiayaan. Komisaris Independen DAM, Haryo Baskoro Wicaksono, menilai bahwa efektivitas skema KPR Sejahtera FLPP perlu terus diperkuat agar penyaluran pembiayaan lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.
“Optimalisasi desain skema pembiayaan perumahan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas industri perumahan nasional,” ujarnya.
Pendekatan ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses penyaluran rumah subsidi, tetapi juga memberikan kepastian kepada pengembang dan calon penerima manfaat. Selain efisiensi, adaptasi terhadap dinamika pasar perumahan juga menjadi kunci keberlanjutan program.
Green Housing dan Arah Pembangunan Berkelanjutan
Sementara itu, Komisaris DAM, Bambang Sugeng Rakmono, menyoroti dimensi keberlanjutan dalam pembiayaan perumahan. Ia menilai bahwa arah kebijakan BTN perlu memperhatikan konsep green housing agar selaras dengan target pengurangan emisi karbon nasional.
“Dengan mengintegrasikan aspek keberlanjutan, sektor perumahan dapat memperkuat kontribusinya terhadap target pengurangan emisi dan pembangunan ramah lingkungan,” jelas Bambang.
Langkah ini menunjukkan bahwa BTN bukan hanya dituntut membangun rumah, tetapi juga memastikan bahwa rumah tersebut ramah lingkungan dan mendukung agenda pembangunan hijau pemerintah.
Dominasi BTN di Jawa Timur Pertegas Kekuatan Pasar
Capaian BTN juga terlihat kuat di pasar regional, khususnya di Jawa Timur, dengan penguasaan 78,3 persen pangsa pasar KPR Sejahtera FLPP atau setara dengan 10.243 unit. Jatim sendiri menyumbang sekitar 6,6 persen dari total penyaluran nasional.
Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, menyebut bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari sinergi ekosistem pembiayaan perumahan yang solid antara BTN, pengembang, dan pemerintah daerah.
Kinerja BTN juga ditandai dengan inklusivitas pembiayaan yang menjangkau beragam segmen masyarakat, mulai dari pegawai swasta, ASN, TNI/Polri, hingga pekerja informal dan wirausaha kecil. Menariknya, 32,7 persen penerima KPR subsidi BTN adalah perempuan, menunjukkan komitmen BTN terhadap kesetaraan akses kepemilikan rumah.
KPR Subsidi Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Lebih dari sekadar pembiayaan rumah, BTN menilai program KPR subsidi turut menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah. Pembangunan proyek perumahan rakyat menyerap banyak tenaga kerja di sektor konstruksi, mendorong permintaan material bangunan, serta menghidupkan sektor jasa pendukung lainnya.
“Program KPR subsidi bukan hanya tentang rumah, tapi juga tentang pembentukan karakter dan kecerdasan insan Indonesia serta tentang aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekelilingnya,” kata Hirwandi.
Dengan basis pasar yang kuat, efisiensi skema pembiayaan, dan dorongan menuju pembangunan berkelanjutan, BTN diproyeksikan tetap menjadi motor utama program perumahan rakyat nasional, sekaligus katalis penggerak ekonomi di berbagai daerah.