JAKARTA - Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) kini digadang sebagai salah satu solusi utama dalam mengatasi permasalahan sampah yang menumpuk di berbagai tempat pemrosesan akhir (TPA) di Indonesia. Pemerintah menilai, proyek ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah pengurangan timbunan sampah menahun, tetapi juga membuka peluang baru dalam penyediaan energi bersih berbasis ekonomi sirkular.
Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup, Agus Rusly, menjelaskan bahwa PSEL dapat mengolah berbagai jenis sampah, baik organik maupun anorganik. Menurutnya, sebagian besar TPA di Indonesia masih belum memilah jenis sampah, sehingga teknologi PSEL menjadi alternatif strategis untuk memanfaatkan seluruh jenis limbah yang ada.
“Sampah secara keseluruhan, organik maupun anorganik, karena TPA kita kebanyakan masih belum memilah,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah dalam menekan akumulasi sampah yang selama ini menjadi masalah besar di perkotaan.
Penyesuaian Arah Kebijakan dan Kolaborasi Antardaerah
Pemerintah pusat menegaskan bahwa proyek PSEL akan diarahkan untuk dijalankan oleh pemerintah daerah yang memiliki kapasitas penanganan sampah besar. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pelaksanaan proyek ini dilakukan oleh daerah dengan kemampuan menampung hingga 2.000 ton sampah per hari.
Namun, kebijakan tersebut sedikit berbeda dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang mengatur bahwa PSEL dapat dilakukan oleh daerah dengan kapasitas minimal 1.000 ton per hari. Agus Rusly menyebutkan bahwa tidak banyak TPA yang mampu menampung hingga 2.000 ton per hari, sehingga diperlukan kolaborasi antarwilayah.
“Oleh karena itu, pemerintah meminta kota atau kabupaten yang berada dalam satu aglomerasi untuk bekerja sama terkait PSEL. Contohnya akan ada di Bogor Raya, Tangerang Raya, dan Bekasi Raya,” jelasnya. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah skala besar yang lebih efisien dan terintegrasi.
Optimalisasi Infrastruktur dan Teknologi Ramah Lingkungan
Agus Rusly menegaskan bahwa pemerintah tidak mendorong pembangunan TPA baru khusus untuk proyek PSEL. Menurutnya, pendekatan yang lebih tepat adalah mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada agar lebih efisien dan ramah lingkungan. “PSEL diarahkan untuk dikerjakan di satu TPA yang sudah ada,” ujarnya.
Ia menilai revitalisasi total TPA atau pembangunan fasilitas baru bukanlah pilihan utama karena memerlukan waktu dan biaya besar. Sebaliknya, peningkatan kapasitas fasilitas eksisting dinilai lebih cepat untuk memperlihatkan hasil nyata dalam pengurangan timbunan sampah.
Kendati demikian, Rusly menegaskan bahwa pemerintah tidak mewajibkan seluruh daerah untuk membangun PSEL. Dalam Perpres 109 Tahun 2025, pemerintah daerah diberikan fleksibilitas untuk mengolah sampah dengan berbagai teknologi lain, seperti bioenergi, bahan bakar minyak terbarukan, atau produk turunan lainnya. “Kalaupun tidak bisa menjadi PSEL, bisa didorong untuk RDF atau biomassa, tergantung kapasitas daerahnya,” tambahnya.
Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa strategi nasional pengelolaan sampah tidak lagi terpaku pada satu pendekatan tunggal. Dengan membuka opsi beragam bentuk pengolahan, setiap daerah dapat memilih model yang paling sesuai dengan potensi dan kondisi lokal.
Investor Asing Siap Dukung Pembangunan Proyek PSEL
Sementara itu, minat investasi terhadap proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Indonesia terus meningkat. CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa terdapat sepuluh kota yang akan menjadi lokasi awal pengembangan proyek Waste to Energy (WTE) atau PSEL.
Kesepuluh kota tersebut meliputi Tangerang, Bekasi, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, dan Makassar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kesiapan infrastruktur, volume sampah harian, serta komitmen pemerintah daerah untuk mendukung proyek energi berkelanjutan.
Rosan menjelaskan bahwa sejumlah negara besar juga menunjukkan ketertarikan untuk berpartisipasi dalam proyek ini. “Mereka yang besar-besar ikut, dan rata-rata memang mereka pemain-pemain besar di negara masing-masingnya. Kita terbuka saja untuk proses ini karena kita akan jalankan secara transparan dan terbuka,” ujarnya.
Investor dari China, Belanda, Jerman, dan Singapura disebut telah menyatakan minat untuk terlibat dalam pengembangan proyek tersebut. Keikutsertaan mereka diharapkan dapat memperkuat kapasitas teknologi dan pendanaan, sehingga pembangunan fasilitas PSEL dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Membangun Energi Bersih dari Limbah untuk Masa Depan
PSEL menjadi simbol penting dari perubahan paradigma pengelolaan sampah di Indonesia. Selama ini, sampah sering dipandang sebagai beban lingkungan, tetapi melalui proyek ini, limbah justru diubah menjadi sumber energi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Selain membantu mengurangi volume sampah di TPA, proyek ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi sirkular di tingkat daerah. Dengan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga investor asing—pemerintah optimistis proyek PSEL dapat menjadi langkah besar menuju kemandirian energi dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Melalui pendekatan kolaboratif dan teknologi ramah lingkungan, proyek ini diharapkan mampu menjawab dua tantangan utama sekaligus: penumpukan sampah dan kebutuhan energi bersih nasional. Pemerintah berkomitmen menjadikan PSEL sebagai model pengelolaan limbah modern yang tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang luas bagi masyarakat.
Dengan arah kebijakan yang jelas, dukungan regulasi yang kuat, serta partisipasi aktif berbagai pihak, proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik diyakini akan membawa perubahan besar dalam tata kelola lingkungan di Indonesia. Harapannya, inisiatif ini menjadi titik awal menuju era baru pengelolaan sampah yang lebih produktif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.