JAKARTA - Satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi masa konsolidasi besar-besaran di sektor infrastruktur nasional. Alih-alih mengejar percepatan proyek baru, pemerintah justru menitikberatkan pada evaluasi dan penyusunan fondasi bagi arah pembangunan jangka panjang sesuai visi Asta Cita.
Pendekatan yang lebih hati-hati ini diakui langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Ia menegaskan bahwa tahun pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran difokuskan untuk memperkuat dasar pelaksanaan proyek infrastruktur agar lonjakan pembangunan di tahun-tahun berikutnya lebih terarah dan efisien.
“Capaiannya, sebenarnya tahun pertama ini kan masih fondasi, ya. Fondasi untuk bisa melompat ke tahun ke-2 dan seterusnya dengan lebih cepat lagi,” ujar Dody saat ditemui di Jakarta..
Menurut Dody, salah satu fokus utama kementeriannya pada tahun ini adalah evaluasi terhadap proyek-proyek peninggalan era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, terutama bendungan yang sudah dibangun namun belum dilengkapi jaringan irigasi. Evaluasi tersebut diharapkan memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Fokus Pembangunan Beralih ke Ketahanan Pangan dan Energi
Dody menambahkan bahwa arah pembangunan infrastruktur tahun depan akan diarahkan untuk mendukung swasembada pangan dan energi, dua agenda prioritas dalam Asta Cita Prabowo.
“Sama, mendukung Asta Cita pasti yang utama, misalnya yang utama kan swasembada pangan, energi dan air. Nanti kan tetap fokusnya di bagaimana bendungan-bendungan yang ada irigasi yang ada di seluruh Indonesia raya,” jelasnya.
Pendekatan ini menandai pergeseran dari pembangunan infrastruktur berbasis konektivitas ke arah yang lebih produktif, yakni infrastruktur yang menopang ketahanan nasional. Pemerintah menilai bahwa pembangunan jalan tol dan bandara memang penting, tetapi fondasi sektor energi dan pangan harus diperkuat terlebih dahulu.
Serapan Anggaran Masih Lambat di Tahun Pertama
Di sisi lain, realisasi anggaran Kementerian PU menunjukkan tren melambat. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut bahwa kementerian tersebut termasuk dalam tiga besar dengan anggaran terbesar namun tingkat penyerapan masih di bawah 50%.
“Beberapa K/L dengan anggaran besar, kita note bahwa penyerapannya masih di bawah 50%. BGN per tanggal 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50% di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta.
Menanggapi hal tersebut, Dody menyebut bahwa dinamika politik anggaran di awal pemerintahan menjadi penyebab utama lambatnya realisasi belanja infrastruktur. Meski demikian, ia optimistis tingkat serapan akan meningkat signifikan menjelang akhir tahun.
“Sudah 52% per hari ini, tapi sebetulnya sih, tadi itu kan di awal cuma dikasih 29% dari total kebutuhan anggaran, terus naik lagi, naik lagi, jadi politik anggarannya cukup lama. Insya Allah kita percepat, nanti by December bisa 94% lebih lah,” ungkap Dody.
Kondisi ini turut mendapat perhatian dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Wakil Ketua Umum Kadin, Sarman Simanjorang, menilai bahwa lambatnya realisasi belanja negara berdampak langsung pada iklim usaha dan rencana ekspansi pelaku industri.
“Pelaku usaha sudah memasuki tahap final penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan [RKAP] 2026, artinya ekspansi di akhir tahun kecil kemungkinan,” ujarnya.
Proyek Baru Masih Terbatas: Sekolah Rakyat dan Tol Bogor–Serpong
Meski pembangunan infrastruktur baru terbilang minim, pemerintah tetap menandai beberapa proyek strategis pada tahun pertama masa jabatan Prabowo-Gibran. Di antaranya adalah proyek Sekolah Rakyat dan pembangunan Tol Bogor–Serpong (via Parung).
Untuk proyek Sekolah Rakyat, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Bisma Staniarto, menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 triliun untuk membangun 100 unit sekolah dengan skema Multiyears Contract (MYC) 2025–2026, serta tambahan 100 unit lagi untuk MYC 2026–2027.
“Untuk Sekolah Rakyat tahap 2 sebesar Rp20 triliun untuk mendukung pembangunan sebanyak 200 unit sekolah rakyat,” jelasnya.
Tahap pertama program ini telah merenovasi 165 Sekolah Rakyat yang kini sudah beroperasi. Sekolah Rakyat Tahap II akan dibangun di 104 lokasi, dengan daya tampung hingga 112.320 siswa dari tingkat SD hingga SMA. Setiap sekolah akan dilengkapi fasilitas lengkap, mulai dari laboratorium keterampilan, perpustakaan digital, kantin sehat, hingga ruang hijau dan klinik siswa.
Selain sektor pendidikan, pemerintah juga memulai pembangunan Tol Bogor–Serpong (via Parung), proyek jalan tol perdana di masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Proyek bernilai Rp12,35 triliun ini digarap oleh PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS) dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Wilan Oktavian, tol sepanjang 32,03 km ini akan memangkas waktu tempuh Bogor–Serpong dari satu jam lebih menjadi kurang dari 45 menit. Proyek ini terbagi dalam empat seksi dan ditargetkan rampung pada Agustus 2028.
Progres IKN Masih Berjalan, Tapi Melambat
Sementara itu, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) juga tetap berlanjut meski tanpa tambahan proyek baru di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, menyebut bahwa sejumlah proyek penting seperti Istana Wakil Presiden dan Masjid Negara ditargetkan rampung Desember 2025.
“Dan kami sudah mendapatkan arahan dari Pak Menteri yang dilakukan oleh Cipta Karya ini [di IKN] semuanya akan diselesaikan di Desember 2025,” kata Dewi, Senin (8/1/2025).
Namun, beberapa proyek multi years contract (MYC) seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) diproyeksikan baru rampung pada 2026. Berdasarkan data Kementerian PU hingga 16 Oktober 2025, tercatat 65 paket konstruksi telah diselesaikan, sementara 24 paket lainnya masih dalam proses pembangunan.
Tahun Fondasi Sebelum Akselerasi
Meski terkesan lambat, arah kebijakan pembangunan infrastruktur di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan pola konsolidatif. Pemerintah memilih menata fondasi, memperkuat evaluasi, dan mengarahkan prioritas pada proyek strategis yang mendukung ketahanan pangan, energi, serta pendidikan nasional.
Jika fase ini berhasil dilewati dengan baik, tahun-tahun berikutnya bisa menjadi momentum akselerasi besar untuk mewujudkan infrastruktur yang bukan hanya megah secara fisik, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat luas.