JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga integritas hakim Indonesia dengan kebijakan terbaru menaikkan gaji mereka hingga 280 persen. Langkah ini dimaksudkan agar para hakim dapat menjalankan tugas tanpa terpengaruh oleh suap atau tekanan finansial, terutama saat menangani kasus dengan nilai triliunan rupiah.
Dalam pidatonya di sidang kabinet paripurna, Prabowo menyatakan, “Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikkan 280 persen. Ini akan kami terus memantau. Kami minta hakim-hakim kita hidupnya baik, kualitas hidupnya baik, hidup terhormat, supaya dia tidak bisa disogok.” Ia menekankan bahwa tujuan kebijakan ini bukan untuk menganakemaskan siapa pun, melainkan memastikan hakim tetap independen dan berani dalam memutuskan perkara.
Keberhasilan Penegakan Hukum Sebagai Landasan Kebijakan
Prabowo menyoroti keberhasilan aparat penegak hukum dalam mengembalikan uang rakyat, termasuk Rp 13,255 triliun hasil sitaan kasus minyak sawit mentah (CPO). Menurutnya, pencapaian ini membuktikan bahwa hakim dengan integritas tinggi dapat memberikan dampak nyata bagi keuangan negara.
“Kita berhasil mendapat Rp 13 triliun dari Rp 17 triliun yang diputuskan oleh pengadilan. Jadi, hakim-hakimnya itu, menurut saya, punya hati nurani, keberanian dia putuskan akhirnya kita selamatkan Rp 17 triliun uang rakyat,” jelas Prabowo. Selain itu, ia juga menyinggung keberhasilan mengamankan anggaran negara sebesar Rp 306 triliun yang rawan korupsi, menunjukkan peran penting hakim dalam menjaga aset negara.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa penegak hukum secara keseluruhan telah menyelamatkan lebih dari Rp 1.000 triliun dari potensi kerugian negara, termasuk penguasaan kembali lahan kelapa sawit ilegal di kawasan hutan. Hal ini memperkuat alasan pemerintah menaikkan gaji hakim sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi mereka.
Rincian Kenaikan Gaji Hakim
Kebijakan kenaikan gaji hakim ini berlaku untuk seluruh golongan, dengan porsi kenaikan yang bervariasi sesuai level jabatan. Peningkatan paling signifikan, mencapai 280 persen, akan diberikan kepada hakim junior yang berada pada tingkat paling bawah.
Dalam acara pengukuhan calon hakim di Mahkamah Agung pada Juni 2025, Prabowo menegaskan, “Di mana kenaikan tertinggi mencapai 280 persen dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan junior, paling bawah.” Pernyataan ini disambut tepuk tangan meriah, menandakan dukungan publik terhadap upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan hakim muda agar mereka tetap fokus dan bebas dari tekanan eksternal.
Selain itu, meski detail angka kenaikan untuk tiap golongan tidak diungkap secara rinci, pemerintah memastikan semua hakim akan merasakan peningkatan gaji yang signifikan. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan bermartabat bagi para penegak hukum.
Menjaga Integritas dan Kemandirian Peradilan
Menurut Prabowo, peningkatan gaji hakim bukan semata soal kompensasi finansial, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat integritas peradilan. “Bukan kita mau menganakemaskan siapapun, tapi ini sangat penting. Dia tidak boleh bisa dibeli karena dia menangani kadang-kadang kasus triliunan,” tegasnya.
Kebijakan ini juga menjadi jawaban atas kekhawatiran publik terkait potensi suap dalam proses hukum yang menangani aset negara besar dan kasus korupsi bernilai tinggi. Dengan standar hidup yang lebih baik, hakim diharapkan dapat lebih fokus pada penegakan hukum secara adil tanpa terdorong kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak eksternal.
Dampak Positif bagi Sistem Peradilan
Peningkatan kesejahteraan hakim diyakini akan memberikan efek positif jangka panjang terhadap kualitas putusan pengadilan di Indonesia. Hakim yang memiliki hidup layak dan terhormat akan lebih mudah menjaga independensi, profesionalisme, serta keberanian dalam memutuskan perkara sensitif.
Prabowo menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum yang mampu menyelamatkan aset triliunan rupiah dari potensi kerugian merupakan contoh nyata pentingnya integritas dalam lembaga peradilan. Dengan demikian, kebijakan kenaikan gaji ini bukan hanya soal materi, tetapi investasi untuk sistem hukum yang lebih transparan dan dapat diandalkan.