JAKARTA - Menjelang musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyiapkan langkah strategis dengan menurunkan tarif tiket dan menambah frekuensi penerbangan.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dan maskapai nasional untuk menjaga keterjangkauan harga, kelancaran mobilitas, serta keselamatan masyarakat selama periode puncak perjalanan akhir tahun.
Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, memastikan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan layanan dengan pendekatan agresif, baik dari sisi operasional maupun kenyamanan penumpang.
“Kami ingin memastikan seluruh aspek berjalan optimal dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya dalam rapat bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Garuda Sentra Operasi, Tangerang.
Penurunan Tarif untuk Dukung Mobilitas Masyarakat
Dalam kebijakan yang diumumkan resmi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), tarif tiket domestik kelas ekonomi diturunkan sebesar 13–14 persen. Penyesuaian harga berlaku untuk periode penerbangan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, dengan masa pembelian tiket yang telah dibuka sejak 22 Oktober 2025.
Menhub Dudy menjelaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada semester II-2025. Fokus utama pemerintah adalah memperkuat konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat melalui kebijakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan.
“Penurunan tarif ini diharapkan tidak hanya memudahkan mobilitas masyarakat, tetapi juga memperkuat konektivitas antardaerah, terutama di masa puncak libur panjang,” tutur Dudy.
Penambahan Jadwal dan Armada Berkapasitas Besar
Selain menurunkan tarif, Garuda Indonesia juga menambah jadwal ekstra penerbangan dan mengoperasikan pesawat berkapasitas lebih besar di rute-rute dengan tingkat permintaan tinggi. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang biasanya terjadi menjelang dan selama libur akhir tahun.
Garuda menargetkan agar ketersediaan kursi penerbangan tetap memadai tanpa mengorbankan kenyamanan maupun keamanan. Pihak maskapai juga memastikan bahwa standar keselamatan dan ground handling akan diperketat sesuai prosedur.
SOP (Standard Operational Procedure) darurat telah disiapkan, termasuk mekanisme pengawasan langsung oleh seluruh direktorat teknis Kemenhub.
Dukungan Penuh dari Kemenhub dan Pimpinan Baru Garuda
Rapat koordinasi antara Kemenhub dan Garuda juga menjadi ajang konsolidasi manajemen baru maskapai pelat merah tersebut. Dua direktur asing yang baru bergabung tampak hadir menggunakan seragam resmi berwarna biru tua Garuda, menandai sinergi baru dalam memperkuat manajemen perusahaan.
Kehadiran mereka, menurut Glenny Kairupan, merupakan bagian dari upaya Garuda meningkatkan kualitas layanan serta memperluas jaringan internasional. “Kami menyambut positif keterlibatan direksi baru dalam penguatan sistem pelayanan dan efisiensi operasional,” ujar Glenny.
Menhub Dudy menambahkan, koordinasi yang baik antara pemerintah dan operator penerbangan sangat penting dalam menghadapi puncak arus perjalanan Nataru. “Kami ingin memastikan semua aspek transportasi udara — mulai dari tarif, armada, hingga keselamatan — berjalan sesuai standar dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” tegasnya.
Langkah Berkelanjutan untuk Efisiensi dan Kepuasan Publik
Kebijakan penurunan tarif dan penambahan kapasitas penerbangan ini tidak hanya ditujukan untuk menghadapi periode Natal dan Tahun Baru 2026, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang Garuda Indonesia dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan.
Kemenhub berharap, kebijakan tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh seluruh maskapai nasional, tidak hanya pada momen tertentu. Pemerintah menilai bahwa stabilitas tarif dan ketersediaan layanan transportasi udara akan berperan besar dalam memperkuat daya saing sektor pariwisata dan ekonomi domestik.
Dengan langkah ini, Garuda Indonesia menegaskan kembali posisinya sebagai maskapai nasional yang berorientasi pada pelayanan publik, menjaga keseimbangan antara aspek komersial dan tanggung jawab sosial.
“Dengan kebijakan yang konsisten, kami optimistis mobilitas masyarakat selama Nataru akan berlangsung aman, nyaman, dan terjangkau,” pungkas Glenny Kairupan.