JAKARTA— Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, dengan tegas mengingatkan semua pihak, terutama kelompok kriminal bersenjata (KKB), agar tidak menjadikan guru dan tenaga kesehatan sebagai korban dalam konflik berkepanjangan di Tanah Papua. Esti menilai tindakan kekerasan terhadap para abdi negara yang bertugas di daerah terpencil tidak bisa dibenarkan dengan alasan politik apapun.
Pernyataan ini disampaikan Esti saat memimpin kunjungan kerja Komisi X ke Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (10/4/2025), dalam agenda reses yang juga membahas isu pendidikan nasional dan pemerataan layanan pendidikan.
“Kita meminta kepada siapapun itu, kalau Anda berbicara target politik, jangan jadikan guru-guru dan tenaga kesehatan ini menjadi korban,” tegas Esti kepada awak media.
Menurut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut, meskipun dirinya dan Komisi X tidak akan mencampuri persoalan politik yang terjadi di Papua, namun jika kekerasan telah menyasar tenaga pendidik dan kesehatan, maka negara harus segera bertindak. Ia menegaskan bahwa penganiayaan, teror, hingga pembunuhan terhadap guru dan tenaga medis merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi.
Tingkat Pendidikan Masih Rendah, Negara Wajib Hadir
Esti mengungkapkan, realitas pendidikan di Papua masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Rata-rata lama sekolah di banyak kabupaten di Papua masih di bawah sembilan tahun. Bahkan, ada yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Kondisi ini menjadi dasar mengapa negara harus terus mendorong percepatan pembangunan pendidikan dan kesehatan di Bumi Cenderawasih.
“Banyak kabupaten di Papua yang rata-rata lama pendidikannya di bawah sembilan tahun bahkan tidak lulus sekolah dasar. Atas dasar itu, percepatan dan pemajuan pendidikan di Bumi Cenderawasih wajib dilakukan,” jelasnya.
Namun, Esti menyayangkan bahwa saat negara berupaya menghadirkan kesetaraan dengan mengirimkan guru dan tenaga medis ke Papua, justru mereka yang menjadi sasaran kekejaman kelompok bersenjata. Situasi ini menjadi ironi dan hambatan besar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Perlindungan Lemah, Pemerintah Diminta Bertindak Nyata
Esti juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus Papua telah mengatur secara eksplisit tentang alokasi dana pendidikan dan kesehatan, termasuk perlindungan terhadap guru dan tenaga kesehatan. Sayangnya, amanat undang-undang ini kerap diabaikan, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh aparat keamanan.
“Menurut saya perlindungan terhadap guru dan tenaga kesehatan masih kurang karena faktanya mereka masih jadi korban,” tegas Esti.
Komisi X, lanjutnya, akan terus mendorong agar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten benar-benar serius memikirkan strategi perlindungan konkret terhadap para petugas layanan dasar di Papua. Tidak hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga pengamanan lapangan yang melibatkan TNI dan Polri.
“Saya kira aparat keamanan yakni TNI dan Polri juga harus ada di dalamnya untuk menjaga guru dan tenaga kesehatan ini,” tambahnya.
Guru dan Nakes Gugur, Catatan Kelam untuk Indonesia
Esti menyatakan bahwa setiap kejadian gugurnya guru atau tenaga kesehatan dalam tugas merupakan catatan kelam bagi bangsa dan menandakan lemahnya perlindungan negara terhadap warganya yang paling berjasa di garis terdepan.
Ia menegaskan bahwa guru dan tenaga kesehatan bukan hanya bekerja untuk memenuhi kewajiban profesional, tetapi mereka membawa misi kemanusiaan dan pembangunan jangka panjang bagi generasi Papua ke depan. Karena itu, tindakan kekerasan terhadap mereka merupakan bentuk penghianatan terhadap masa depan anak-anak Papua.
Komisi X DPR RI berkomitmen untuk terus memantau kondisi di lapangan serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap strategi distribusi dan perlindungan tenaga pendidik dan kesehatan di Papua. Dalam waktu dekat, DPR juga akan memanggil instansi terkait untuk membahas penguatan sistem keamanan bagi tenaga kerja kemanusiaan di wilayah rawan konflik.
Dengan meningkatnya tekanan terhadap guru dan nakes di Papua, publik berharap negara hadir lebih aktif, tidak sekadar mengutuk tindakan kekerasan, tetapi juga memastikan keselamatan para pelayan masyarakat yang menjadi kunci kemajuan wilayah timur Indonesia.
