JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Melalui program ini, pemerintah desa menyalurkan bantuan tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang membutuhkan, dengan pengawasan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos).
Tujuan dan Dasar Hukum BLT Dana Desa
BLT Dana Desa bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat desa, khususnya bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19 dan kondisi ekonomi lainnya. Program ini juga menjadi instrumen penting dalam upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
Dasar hukum pelaksanaan BLT Dana Desa antara lain Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Proses Penyaluran BLT Dana Desa di Berbagai Desa
Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2024 dilakukan secara bertahap dan terjadwal di berbagai desa di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa di beberapa desa:
Desa Cimari, Kabupaten Ciamis
Pada 4 Desember 2024, Pemerintah Desa Cimari resmi menyalurkan BLT Dana Desa tahap IV untuk tahun 2024. Penyaluran ini dihadiri oleh Kepala Desa Cimari, Riky Aryana, S.H., dan perangkat desa lainnya. Dalam sambutannya, Riky Aryana berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan pokok keluarga penerima manfaat.
Desa Ngampungan, Kabupaten Brebes
Di Desa Ngampungan, penyaluran BLT Dana Desa dilakukan secara tertib dan transparan. Panitia penyaluran bersama perangkat desa memastikan bahwa data penerima bantuan sudah diverifikasi dengan baik melalui musyawarah desa. Bantuan disalurkan dalam bentuk uang tunai di balai desa, dengan penerima menunjukkan kartu identitas diri (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Desa Mekarjaya, Kabupaten Purwakarta
Pada 6 April 2024, Desa Mekarjaya menyalurkan BLT Dana Desa kepada 48 KPM. Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan untuk tiga bulan sekaligus. Pendamping Desa memberikan pengarahan kepada penerima manfaat terkait penggunaan dana yang bijak, seperti belanja di warung/toko di wilayah setempat.
Desa Pakatto, Kabupaten Gowa
Pada 6 Desember 2024, Pemerintah Desa Pakatto menyalurkan BLT Dana Desa kepada 29 KPM. Bagi penerima yang berhalangan hadir karena sakit, bantuan diantarkan langsung ke rumah masing-masing. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk memastikan seluruh penerima manfaat mendapatkan haknya.
Desa Karangjongkeng, Kabupaten Brebes
Pemerintah Desa Karangjongkeng berhasil menyelesaikan seluruh tahapan penyaluran BLT Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2024. Penyaluran dilakukan secara bertahap, dengan setiap tahap mencakup tiga bulan. Tahap akhir penyaluran dilaksanakan di Balai Desa Karangjongkeng, mencakup bantuan untuk bulan Oktober, November, dan Desember.
Pengawasan dan Akuntabilitas Penyaluran BLT Dana Desa
Agar penyaluran BLT Dana Desa tepat sasaran dan transparan, pemerintah desa melibatkan berbagai pihak dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan. Musyawarah desa menjadi salah satu mekanisme penting dalam menentukan KPM yang berhak menerima bantuan. Selain itu, pengawasan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan instansi terkait untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penyaluran bantuan.
Dampak Positif BLT Dana Desa terhadap Masyarakat
Penyaluran BLT Dana Desa diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, program ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa, karena dana yang diterima oleh KPM akan digunakan untuk konsumsi lokal. Dengan demikian, BLT Dana Desa tidak hanya membantu individu, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian desa secara keseluruhan.
BLT Dana Desa Tahun 2024 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui penyaluran bantuan yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa dan mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi. Pemerintah desa, bersama dengan masyarakat dan instansi terkait, memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan program ini.
