JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat sederet capaian signifikan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan dalam satu tahun kepemimpinannya.
Salah satu indikator paling mencolok adalah turunnya angka kemiskinan dan pengangguran nasional hingga menyentuh titik terendah dalam dua dekade terakhir. Pemerintah menilai keberhasilan ini sebagai wujud nyata dari kebijakan strategis yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan perluasan lapangan kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam sambutannya pada peringatan 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025, menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi nasional saat ini telah menunjukkan hasil positif secara terukur.
Kemiskinan Nasional Turun ke Level Terendah
Salah satu capaian paling signifikan dalam satu tahun terakhir adalah menurunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,47 persen. Angka ini merupakan yang terendah dalam beberapa periode pemerintahan terakhir. Secara absolut, jumlah penduduk miskin kini berada di angka 23,85 juta jiwa, turun cukup tajam dibandingkan Maret tahun sebelumnya yang mencapai 25,22 juta jiwa.
“Dari segi kesejahteraan sosial kita melihat angka kemiskinan turun ke 8,47 persen dan ini juga terendah dibandingkan periode sebelumnya,” ujar Airlangga.
Penurunan ini menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, memperluas bantuan sosial, serta menggenjot sektor-sektor produktif telah memberi dampak nyata bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini juga didukung dengan stabilitas harga kebutuhan pokok dan penguatan program perlindungan sosial.
“Jumlah penduduk miskin besar 23,85 juta turun dibandingkan Maret tahun lalu yang besar 25,22 juta,” tambah Airlangga.
Ketenagakerjaan Tumbuh, Serapan Lapangan Kerja Meningkat
Selain menekan angka kemiskinan, sektor ketenagakerjaan juga mengalami pertumbuhan positif. Berdasarkan data per Februari 2025, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 145,77 juta orang. Angka ini naik signifikan dengan tambahan 3,59 juta tenaga kerja dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Dari segi tenaga kerjaan jumlah orang yang bekerja 145,77 juta dan tambahan orang bekerja berdasarkan data per Februari besar 3,59 juta orang,” kata Airlangga.
Peningkatan lapangan kerja ini didorong oleh beberapa program strategis pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, dorongan terhadap pengembangan UMKM, dan kebijakan pro-investasi yang menarik minat investor di berbagai sektor produktif.
Langkah ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang tidak hanya menguntungkan korporasi besar, tetapi juga memberdayakan masyarakat lapisan bawah.
Pengangguran Terbuka Terendah Sejak 1998
Kinerja ketenagakerjaan ini juga tercermin dari penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,76 persen, level terendah sejak krisis moneter Asia 1998. Penurunan ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa arah kebijakan ekonomi nasional saat ini berada di jalur yang tepat.
“Tingkat pengangguran terbuka pun terjadi penurunan sebesar 4,76 persen terendah sejak tahun 1998,” ungkap Airlangga.
Keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi berbagai kebijakan, mulai dari program pelatihan tenaga kerja, pemberdayaan sektor informal, hingga pembukaan lapangan kerja baru di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah juga terus memperkuat program padat karya sebagai solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dukungan Upah Minimum dan Perlindungan Sosial
Tak hanya membuka lapangan kerja, pemerintah juga memastikan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 yang tumbuh 6,5 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu.
Selain itu, berbagai program perlindungan sosial seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan bantuan sosial (bansos) juga terus dilanjutkan. Pemerintahan Prabowo-Gibran menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat, terutama lansia dan kelompok rentan.
Kebijakan Pro-Rakyat Dorong Stabilitas Ekonomi
Berbagai capaian tersebut tak lepas dari strategi kebijakan pemerintah yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi rakyat. Pemerintah mengarahkan stimulus fiskal dan program pembangunan untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik, memperluas akses kerja, serta menjaga stabilitas harga.
Pemerintah juga memperkuat kolaborasi lintas sektor — mulai dari industri, pertanian, UMKM, hingga energi — untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata. Dalam jangka panjang, strategi ini ditujukan untuk membangun ketahanan ekonomi nasional dan mengurangi ketimpangan sosial.
Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum penting dalam perjalanan pembangunan ekonomi nasional. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran ke level terendah dalam dua dekade menunjukkan bahwa program-program prioritas mulai memberikan hasil nyata.
Dengan fondasi yang semakin kuat, pemerintah optimistis Indonesia mampu melangkah lebih stabil dalam menghadapi tantangan ekonomi global ke depan dan terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.