SELARAS.CO.ID — Perdebatan mengenai arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto kembali memanas. Kali ini, pelabelan program unggulan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai "proyek fasisme" oleh ekonom Bhima Yudhistira mendapat perlawanan sengit dari pakar koperasi.
Suroto, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), menilai pernyataan Bhima tidak berdasar dan menunjukkan lemahnya pemahaman filosofis tentang koperasi. Ia menegaskan bahwa fasisme dan koperasi adalah dua entitas yang saling bertolak belakang secara historis.
Analogi Sejarah yang Dianggap Keliru
Suroto merujuk pada sejarah kelam Eropa untuk membantah argumen Bhima. Menurutnya, rezim fasis justru menjadi musuh utama gerakan koperasi.
"Fasis itu tidak mungkin membangun lembaga demokrasi ekonomi seperti koperasi. Zaman fasisme Mussolini di Italia misalnya, koperasi diberedel, aktivisnya dibungkam dan bahkan dimutilasi. Sebabnya karena koperasi memiliki tradisi demokratis," kata Suroto kepada RMOL di Jakarta, Jumat malam, 28 Agustus 2026.
Ia menambahkan, fondasi fasisme bertumpu pada hierarki, kolusi dengan oligarki, dan pemujaan terhadap pemimpin. Kultur semacam itu, tegasnya, bertentangan secara diametral dengan cara kerja koperasi yang demokratis dan partisipatif.
Inkubasi BUMN untuk Otonomi, Bukan Kooptasi
Lebih lanjut, Suroto menjelaskan konstruksi pembangunan KDKMP yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahap awal. Ia menepis anggapan bahwa keterlibatan BUMN merupakan bentuk penguasaan negara atas koperasi.
"Supaya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat tidak tinggi seperti sekarang ini. Soal pendekatan pembangunan awalnya disetting dengan libatkan BUMN adalah bukan untuk kooptasi, tapi sebagai bentuk inkubasi untuk menuju kepada otonomi sejati," beber dia.
Suroto menilai langkah pemerintah membangun ekosistem koperasi secara masif di seluruh desa merupakan upaya restrukturisasi ekonomi agar tidak dikuasai segelintir kapitalis. Ia justru melihat adanya resistensi terhadap program ini berasal dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh kesenjangan.
"Musuhnya memang banyak, selain kedunguan, juga musuh dari dalam sendiri, yaitu para kapitalis birokrat dan kapitalis konglomerat yang selama ini sudah terlalu lama nyaman menikmati keuntungan dari penderitaan rakyat," pungkasnya.
Kritik Bhima Soal Pendekatan Militeristik
Sebelumnya, Bhima Yudhistira memang melontarkan kritik tajam terhadap konsep ekonomi pemerintahan Prabowo. Ia menyebut corak kebijakan tersebut mengarah pada fasisme, dengan menyoroti penggunaan pendekatan militerisme dalam percepatan pembentukan koperasi desa.
"Koperasi muncul sebagai lawan tanding bibit-bibit fasisme di Eropa. Di Italia, Spanyol, di Jerman, di Denmark dan di Norwegia juga. Artinya apa, kalau kita menggunakan militerisme untuk mempercepat koperasi di mana-mana, jelas bertentangan dengan prinsip koperasi itu sendiri," kata Bhima dikutip dari akun Instagram pribadinya.
Pernyataan Bhima tersebut memicu perdebatan di ruang publik mengenai metode implementasi kebijakan pemerintah. Namun, Suroto menegaskan bahwa esensi pembentukan KDKMP tetaplah untuk memperkuat demokrasi ekonomi, dan menyamakannya dengan fasisme adalah kekeliruan besar yang menyesatkan publik.
